Kota serang|Rajawaliekspres.Com Aksi unjuk rasa koalisi kejam ke dinas perkim provinsi banten tidak mendapatkan tanggapan, tak ada satu pun pejabat dinas terkait yang menemui para pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan hasil investigasi berupa sejumlah temuan dikegiatan yang sudah dilaksanakan oleh dinas tersebut.
Kurang lebih tiga jam massa aksi berorasi dan menyampaikan secara langsung poin – poin hasil temuan tapi tidak mendapatkan respon, adi acong selaku danlap aksi saat di wawancarai mengatakan sangat kecewa, dan menduga ada intervensi APH yang membekingi dan mempengaruhi dinas perkim provinsi banten, dan perlu diketahui oleh kalian, gaji dan fasilitas yang kalian nikmati itu bukan warisan dari nenek moyang kalian, tapi dari pajak masyarakat banten, tuturnya dengan nada santai, dan menurut imformasi setiap lembaga yang menyampaikan aspirasi melalui aksi atau audensi di dinas tersebut tidak pernah medapatkan respon atau di temui.
Masih menurut adi acong, ada salah satu poin penting dalam hal ini, yaitu kejelasan nasib pengusaha yang hanya di bayar 50 persen dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan, yang malah di tuding dengan tuduhan SPK BODONG, logikanya bagaimana dinas mau dan sudah membayar sebesar 50 persen kalo itu SPK BODONG, jelas ini suatu kemunduran demokrasi dan sikap arogan yang ditunjukan dinas perkim provinsi banten dan sudah tidak dapat di tolelir, mengingat kita hidup di negara demokrasi dan sudah patuh dalam menyampaikan aspirasi dengan aturan dan ketentuan tuturnya dengan nada yang lebih santai .
Senada dengan acong fitra selaku korlap aksi pun selain merasa kecewa, akan membuat laporan perihal tersebut ke KEJAGUNG RI, dengan harapan kami bisa mendapatkan kejelasan dari hasil temuan selama ini.
Keduanya kompak ( adi acong & fitra ) akan mengagendakan aksi kembali pekan depan dengan pasukan yang lebih besar dan terorganisir tuturnya menutup wawancara.(Red-MW)
